FAQ: Undang Undang Yang Ada Di Indonesia?

Undang-undang apa saja yang ada di Indonesia?

Berikut ini penjelasan masing-masing Peraturan Perundang-undangan tersebut:

  1. Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)
  3. UU atau Perppu.
  4. Peraturan Pemerintah (PP)
  5. Peraturan Presiden (Perpres)
  6. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi.

Berapa jumlah undang-undang yang ada di Indonesia?

Jumlah Regulasi yang Diterbitkan (2014-2019) Regulasi itu terdiri dari 131 undang – undang, 526 peraturan pemerintah, 839 peraturan presiden, dan 8.684 peraturan menteri.

Seperti apa peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia?

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar (konstitusi) yang tertulis yang merupakan peraturan negara tertinggi dalam tata urutan Peraturan Perundang – undangan nasional.

Manakah urutan yang benar sumber hukum di Indonesia?

1.Undang-Undang Dasar 1945; 2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; 3.Undang-Undang; 4.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);

You might be interested:  FAQ: Arti Lambang Koperasi Indonesia Yang Baru?

Berhubungan dengan apa saja peraturan pemerintah tentang ketenagakerjaan?

Hukum ketenagakerjaan di Indonesia diatur di dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan.

Apa saja yang menjadi instrumen HAM di Indonesia?

Instrumen HAM

  • Tap MPR No. XVII/MPR/1998.
  • UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  • UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
  • UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
  • UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
  • Peraturan perundang-undangan nasional lainnya yang terkait.

Apa isi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009?

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Apa saja undang-undang omnibus Law?

Isi UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

  • Penyederhanaan perizinan berusaha.
  • Persyaratan investasi.
  • Ketenagakerjaan.
  • Kemudahan dan perlindungan UMKM.
  • Kemudahan berusaha.
  • Dukungan riset dan inovasi.
  • Administrasi pemerintahan.
  • Pengenaan sanksi.

Undang-Undang di buat untuk apa?

Undang – Undang /Perundang-undangan ( UU ) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Undang – undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka

Seperti apa peraturan perundangan tertinggi di Indonesia brainly?

UUD 1945 merupakan peraturan tertinggi dan sebagai dasar tertulis yang membuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang terdiri dari pembukaan (empat alinea) dan pasal-pasal yang berjumlah 37 pasal.

You might be interested:  Question: Bagaimana Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Saat Ini?

Urutan hukum bersifat hierarkis artinya peraturan daerah provinsi tidak boleh bertentangan dengan apa saja?

Suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, dengan demikian Peraturan daerah tidak boleh bertentangan, misalnya dengan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri.

Apa ciri ciri peraturan perundang-undangan?

Berikut ciri – ciri peraturan perundang – undangan secara umum:

  • Keputusan peraturan perundang – undangan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang disesuaikan dengan langkah-langkah dan prosedur yang berlaku.
  • Isi peraturan perundang – undangan mengikat secara umum, berlaku untuk semua warga Indonesia.

Pada tahun berapakah ditegaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum?

Dengan terbentuknya UU No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 UU No.10 tahun 2004 yang menyatakan bahwa ” Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara”, dengan tegas menyebutkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagai

Bagaimana kedudukan peraturan peraturan terhadap UUD 1945?

diatur di dalam UU no. 12 tahun 2011, UUD 1945 menempati urutan pertama hirarki peraturan perundang-undangan. Artinya UUD 1945 dijadikan sumber hukum bagi aturan di bawahnya, dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

Tuliskan TAP MPR Nomor berapakah yang menyatakan Pancasila sebagai sumber hukum nasional?

Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum sudah mendapatkan legitimasi secara yuridis melalui TAP MPR Nomor XX/ MPRS /1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang Republik Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *