Often asked: Undang Undang Yang Berlaku Di Indonesia Saat Ini?

Apa saja undang-undang yang berlaku di Indonesia?

Berikut ini penjelasan masing-masing Peraturan Perundang-undangan tersebut:

  1. Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)
  3. UU atau Perppu.
  4. Peraturan Pemerintah (PP)
  5. Peraturan Presiden (Perpres)
  6. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi.

Berapa jumlah UU yang berlaku di Indonesia?

Jumlah Regulasi yang Diterbitkan (2014-2019) Regulasi itu terdiri dari 131 undang-undang, 526 peraturan pemerintah, 839 peraturan presiden, dan 8.684 peraturan menteri.

Apakah di Indonesia terjadi kekosongan hukum?

Tujuan dari aturan peralihan agar sistem hukum dan tata hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak terjadi kekosongan hukum.

Seperti apa peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia?

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar (konstitusi) yang tertulis yang merupakan peraturan negara tertinggi dalam tata urutan Peraturan Perundang – undangan nasional.

Apa isi Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999?

(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.

You might be interested:  Question: Demokrasi Yang Digunakan Di Indonesia?

Apa isi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009?

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Mengapa di negara kita banyak perundang-undangan?

Karena berfungsi untuk mengatur kehidupan warga negara dalam menciptakan keamanan dan ketertiban bermasyarakat. Peraturan perundangan ditujukan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka warga negara wajib menaati peraturan perundang – undangan yang sudah dibuat oleh pemerintah dengan penuh kesadaran.

Apakah UU No 7 Tahun 2014 masih berlaku?

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan mencabut dan tidak memberlakukan lagi: Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934, Staatsblad 1938 Nomor 86.

Undang-Undang di buat untuk apa?

UU adalah bentuk peraturan perundangan yang diadakan untuk melaksanakan UUD dan ketetapan MPR. Lembaga yang berwenang membentuk UU adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah (Presiden). Perppu merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam keadaan bahasa.

Apa yang terjadi jika ada kekosongan hukum?

Akibat yang ditimbulkan dengan adanya kekosongan hukum, terhadap hal-hal atau keadaan yang tidak atau belum diatur itu dapat terjadi ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat yang lebih jauh lagi akan berakibat kepada kekacauan hukum (rechtsverwarring).

Apa itu kekosongan hukum?

Pertama, kekosongan hukum sebagai keadaan atau peristiwa karena ada hal yang belum diatur undang-undang sehingga undang-undang tidak dapat dijalankan dalam situasi dan keadaan tertentu. Posisi Perma sebagai peraturan perundang-undangan berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum dalam pengertian yang pertama.

Apa yang dimaksud untuk mengisi kekosongan hukum?

Pengisian kekosongan hukum adalah ada hal-hal yang dihadapi oleh hakim ternyata belum ada undang-undang nya. Tapi dalam hal kekosongan hukum ternyata yang dihadapkan oleh hakim agar mempunyai kesamaan dengan yang diatur secara tegas dalam undang-undang itu, sehingga hakim dapat mengisi kekosongan hukum.

You might be interested:  Often asked: Lagu Pop Indonesia Yang Enak Didengar?

Seperti apa peraturan perundangan tertinggi di Indonesia brainly?

UUD 1945 merupakan peraturan tertinggi dan sebagai dasar tertulis yang membuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang terdiri dari pembukaan (empat alinea) dan pasal-pasal yang berjumlah 37 pasal.

Urutan hukum bersifat hierarkis artinya peraturan daerah provinsi tidak boleh bertentangan dengan apa saja?

Suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, dengan demikian Peraturan daerah tidak boleh bertentangan, misalnya dengan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri.

Manakah urutan yang benar sumber hukum di Indonesia?

1.Undang-Undang Dasar 1945; 2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; 3.Undang-Undang; 4.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *