Quick Answer: Kementerian Yang Ada Di Indonesia?

Berapa jumlah menteri di Indonesia?

Saat ini, kementerian di Indonesia berjumlah 34 kementerian yang bersama-sama menjalankan tugas tertentu dalam pemerintahan Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.

Kementerian nomenklatur mencangkup kementerian apa saja?

Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945, terdiri atas:

  • Kementerian Dalam Negeri.
  • Kementerian Luar Negeri.
  • Kementerian Pertahanan.

Apa dasar hukum pembentukan lembaga kementerian negara?

Landasan hukum kementerian negara adalah UUD 1945 pasal 17. Bab V Pasal 17 ayat 1 UUD 1945 berbunyi “Presiden dibantu oleh menteri – menteri negara.

Kementerian Negara dibagi menjadi berapa?

Dalam Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 Kementerian Negara dikelompokan menjadi empat kelompok yakni: Kementerian Kelompok I; Kementerian Kelompok II; Kementerian Kelompok III; dan Kementerian Koordianator.

Siapa menteri tahun 2021?

Jakarta, 28 April 2021 — Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hari ini menetapkan dan melantik Nadiem Anwar Makarim yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72

You might be interested:  Often asked: Kerajaan Islam Yang Pertama Di Indonesia?

Apa yang dimaksud dengan Kementerian nomenklatur?

Urusan pemerintahan nomenklatur Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebut dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945. Kementerian tersebut adalah: Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Luar Negeri.

Kementerian apa saja yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi?

Kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian – kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya.

  • Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
  • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
  • Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pembentukan Kementerian Dengan mempertimbangkan apa saja?

Pembentukan kementerian mempertimbangkan: Efisiensi dan efektivitas. Cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas. Kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas.

Bagaimana kedudukan kementerian negara?

Kementerian berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pembentukan pengubahan dan pembubaran kementerian negara di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal berapa?

Menteri – menteri negara tersebut membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementeriannya diatur dalam undang – undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Apa yang dimaksud dengan Kementerian Negara dan menteri Negara?

Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Bab 1 Pasal 1 Ayat 1, Kementerian negara adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dalam pasal yang sama ayat ketiga, urusan pemerintahan adalah tiap urusan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan UUD 1945.

Apa tugas Kementerian kelompok 1?

( 1 ) Kementerian Kelompok I dan Kementerian Kelompok II mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

You might be interested:  Question: Objek Wisata Di Indonesia Yang Terkenal?

Kementerian apa saja yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah?

Adapun Kelompok III adalah Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, yaitu: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Kementerian

Apa tugas Kementerian Koordinator menurut perpres?

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *