Readers ask: Hukum Perdata Yang Berlaku Di Indonesia?

Bagaimana Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia?

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia setelah kemerdekaan didasarkan pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Ini berarti segala ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya pada masa Hindia Belanda maupun masa pendudukan Jepang, termasuk hukum perdata, masih berlaku di Indonesia.

Sistem hukum apa saja yang berlaku di Indonesia?

Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau Civil Law. Karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Tujuan hukum adalah kepastian hukum. Adagium yang terkenal “tidak ada hukum selain undang-undang”.

Sistem hukum apa yang berlaku di Indonesia dan contohnya?

Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum campuran dengan sistem hukum utama yaitu sistem hukum Eropa Kontinental. Selain sistem hukum Eropa Kontinental, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat dan sistem hukum agama, khususnya hukum (syariah) Islam.

Apakah KUH Perdata masih berlaku di Indonesia?

KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) sebagai warisan bangsa kolonial masih diberlakukan di Indonesia hingga saat ini, dengan dasar menghindari kekosongan hukum (recht vacuum) melalui Pasal I Aturan Peralihan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang berbunyi “

You might be interested:  Often asked: Teori Kewarganegaraan Yang Dianut Indonesia?

Kapan berlakunya hukum perdata di Indonesia?

Kodifikasi mengenai Hukum Perdata disahkan melalui Koninklijk Besuit tanggal 10 April 1838 dengan Staatsblad 1838 Nomor 12 yang dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1838, dan melalUi pengumuman Gubernur jendral Hindia Belanda tanggal 3 Desember 1847,dinyatakan bahwa sejak Tanggal 1 Mei 1848 B.W berlaku di

Apa saja yang termasuk dalam hukum perdata?

Berikut ini adalah jenis-jenis hukum perdata yang paling banyak kita temui di Indonesia.

  1. Hukum Perkawinan. Dalam sebuah perkawinan terdapat hukum yang mengatur hubungan antara suami dan istri.
  2. 2. Hukum Waris.
  3. 3. Hukum Kekeluargaan.
  4. 4. Hukum Perikatan.
  5. Hukum Kekayaan.
  6. 6. Hukum Perceraian.
  7. 7. Hukum Pencemaran Nama Baik.

Sistem hukum ada berapa?

Macam- Macam Sistem Hukum di Dunia

  • Sistem Hukum Eropa Kontinental.
  • Sistem Hukum Anglo-Saxon (Anglo Amerika)
  • Sistem Hukum Adat.
  • Sistem Hukum Islam.
  • Sistem Hukum Kanonik.
  • Sistem Hukum Sosialis.

Mazhab apakah yang digunakan dalam sistem hukum di Indonesia?

Seiring berkembangnya tradisi dan kebiasaan masyarakat Indonesia, menyebabkan Indonesia menjalankan sistem perpaduan hukum antara Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Anglo Saxon. Selain itu Indonesia juga menjalankan sistem hukum yang sesuai dengan pemikiran para filsuf dengan aliran/ mazhab Positivisme.

Apa contoh hukum publik?

Tiga contoh hukum publik

  • Hukum administrasi negara.
  • Hukum tata negara.
  • Hukum pidana.
  • Hukum acara.
  • thanks.

UUD termasuk hukum apa?

UUD adalah hukum dasar negara yang tertulis. Selain itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.

Apa contoh hukum pidana?

Contoh hukum pidana diantaranya adalah: Pembunuhan, pencurian atau perampokan, penipuan, pemerasan, penganiayaan, pemerkosaan, korupsi, pengemplangan pajak, pemalsuan dokumen dan lain sebagainya.

You might be interested:  Apakah Dampak Negatif Dari Iptek Yang Ada Di Indonesia?

Hukum berlaku untuk siapa?

“ Hukum itu berlaku untuk siapa saja dan kapan saja. Jangan sampai melanggar aturan maupun hukum,” tegasnya. Apabila prajurit melanggar aturan dan hukum, maka prajurit akan menanggung resiko yang akan diterimanya dengan konsekuensi hukuman disiplin atau hukuman pidana.

Apa dasar hukumnya Hukum Perdata Hindia Belanda masih berlaku di Indonesia sekarang?

Hukum belanda yang masih digunakan di indonesia sampai sekarang, sesuai dengan pasal II aturan peralihan undang-undang dasar 1945 disebutan “segala badan negara dan peraturan yang ada masing langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”.

KUH Perdata UU nomor berapa?

Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie (disingkat BW) atau dise but sebagai KUH Perdata.

Apa saja yang menjadi ruang lingkup hukum perdata?

Hukum Perdata dalam arti luas pada hakekatnya meliputi semua hukum privat meteriil, yaitu segala hukum pokok ( hukum materiil) yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan, termasuk hukum yang tertera dalam KUHPerdata (BW), KUHD, serta yang diatur dalam sejumlah peraturan (undang-undang) lainnya, seperti mengenai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *